KATNO.LIM -TERKINI

Kamis, 29 September 2011 00:00 TANJUNGPINANG-Huzrin Hood, Ketua Badan Penyelaras Pembangunan Provinsi Kepri (BP3KR) ikut angkat bicara terkait pemberlakuan Free Trade Zone (FTZ) Batam, Bintan dan Karimun (BBK). Bagi Huzrin, pelaksanaan FTZ hingga saat ini lebih banyak mendatangkan kerugian ketimbang untung bagi Provinsi Kepri. "FTZ merugikan Kepulauan Riau. Apa yang mau kita banggakan dengan status FTZ yang kita miliki sekarang? Jangankan investor mau masuk yang sudah ada saja banyak yang mau hengkang. Jika kondisi yang ada sekarang ini tidak segera mendapatkan regulasi yang jelas, sebenarnya Kepri bisa lebih maju tanpa status FTZ," kata Huzrin kepada wartawan di Kota Tanjungpinang, Rabu (28/9). Huzrin mengatakan banyaknya persoalan dalam pelaksanaan FTZ saat ini telah membuat citra Kepri, khususnya BBK, buruk di mata investor. Kepri semakin dirugikan lagi karena telah mengeluarkan dana yang cukup besar untuk menjalankan FTZ. "Jika untuk menyediakan fasilitas satu

Kewenangan DK FTZ Kecil dan Tak Jelas Jumat, 23 September 2011 00:00 BATAM-Walikota Batam Ahmad Dahlan mengakui pelaksanaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Free Trade Zone/FTZ) di Batam, Bintan dan Karimun (BBK) belum maksimal dalam mendongkrak masuknya investasi ke daerah ini. Menurut Dahlan, salah satu faktor penyebab belum suksesnya pelaksanaan FTZ BBK adalah terbatasnya kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah. Dahlan mengatakan, keterbatasan itu antara lain soal fungsi dan wewenang Dewan Kawasan (DK) FTZ BBK. Kata Walikota Ahmad Dahlan, DK diserahi tugas untuk memperlancar arus investasi di FTZ BBK tetapi tidak bisa berbuat maksimal karena fungsi dan wewenangnya sangat terbatas. "Peranan DK tidak optimal, sehingga peningkatan investasi di Batam tidak maksimal. Saya merasakan itu sendiri," ujar Dahlan yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DK FTZ BBK, Kamis (22/9). Tak hanya terbatas, Dahlan juga menilai kewenangan yang diberikan pemerin

Edi Purwanto, Aktifis Pro Demokrasi

Halaman Sukatno.The Sea and Coast Guard: Nara Sumber.Bpk.DR.SUWARDI,Bpk,Frof.DR.M.ZEN,Bp.YU... : para nara sumber

para nara sumber

Bersama DR>M.ZEN

Undangan 1.bpk.Mustari.Mpd 2,Sebagai Nara sumber. Bpk.DR.Suwardi..dari Tg,Pinang.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Pertamina (Persero) kembali menaikkan harga eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) non bersubsidi mulai Sabtu (1/10/2011) pukul 00.00 WIB. Ketua Umum Hiswana Migas Eri Purno Hadi melalui pesan singkat kepada KONTAN mengatakan kenaikan berkisar antara Rp 100 sampai Rp 150 per liter. Pertamax plus di DKI Jakarta naik dari Rp 9.000 per liter menjadi Rp 9.100 per liter. Sedangkan, Pertamax Plus di Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi naik dari Rp 9.100 menjadi Rp 9.200. Sedangkan Pertamax Plus di luar Jabodetabek naik dari Rp 9.200 per liter menjadi Rp 9.300 per liter. Untuk Pertamax di DKI Jakarta naik dari Rp 8.650 per liter menjadi Rp 8.800 per liter. Di Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, harga pertamax naik dari Rp 8.750 per liter menjadi Rp 8.850 per liter. Sedangkan Pertamax di luar Jabodetabek naik dari Rp 8.850 per liter menjadi Rp 8.950 per liter. Sedangkan, Pertamax Dex naik dari Rp 9.300 per liter menjadi Rp 9.450 per liter. Sebelumnya, Pertamina menaikka

Halaman Sukatno.The Sea and Coast Guard