KATNO.LIM -TERKINI

JAKARTA--MICOM: Pemerintah menyatakan akan melakukan moratorium Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada 1 September. Dalam moratorium tersebut, pemerintah juga akan membatasi jumlah PNS dan menyeleksi PNS yang sudah ada untuk ditempatkan ditempat lain. "Nanti akan ada SKB (surat keputusan bersama), InsyaAllah minggu depan akan kita selesaikan. Ini suatu kelanjutan dari reformasi birokrasi, ini kan berguna untuk meningkatkan produktivitas dan rightsizing terhadap PNS," kata Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo ketika ditemui dikantor Direktorat Jendral Pajak (DJP) Kemenkeu, Jumat (19/8). Pihaknya berharap semua kementerian dan lembaga melakukan right sizing (penempatan) agar organisasi mempunyai kualitas dan jumlah SDM yang tepat. "Terus nanti kalau sudah right sizing kita akan lanjutkan program reformasi birokrasi," jelasnya. Moratorium PNS akan berlaku pada PNS di pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Meski begitu, moratorium yang dimaksud Agus bukanlah berbentuk mu

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 1,2 miliar penduduk dunia saat ini masih tinggal di rumah tidak layak huni. Sementara itu, kebutuhan rumah baru penduduk dunia saat ini mencapai angka 200 juta unit dengan angka prtambahan rumah sekitar 3 juta per tahun. Untuk mengatasi hal itu, para pemimpin dunia diharapkan dapat memberikan perhatian pada sektor perumahan serta produksi pembangunan rumah dengan biaya rendah (low cost housing) dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi ktif dalam mengatasi masalah perumahan dan permukiman. Sedangkan saat ini kebutuhan rumah bagi masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan menengah bawah diperkirakan sekitar 8 juta unit. Adapun kebutuhan rumah baru masyarakat setiap tahunnya berkisar 800.000 unit rumah. Kebutuhan rumah masyarakat Indonesia pun diperkirakan sekitar 4 persen dari total kebutuhan rumah penduduk dunia. “Sekitar 1,2 miliar penduduk dunia saat ini masih tinggal di rumah tidak layak huni. Sedangkan kebutuhan rumah baru penduduk dunia s

Media Indonesia - BI Pertumbuhan Ekonomi 2011 Capai 66 Persen

Bab Shalat Jama'ah

BINTAN- Meski pelaksanaan free tread zone (FTZ) di BBK sudah berjalan, namun untuk pengelolaan arus barang dan petunjuk teknis di kawasan pelabuhan masih terkendala dengan regulasi. Untuk pengelolaan pelabuhan FTZ itu, dewan kawasan (DK) FTZ masih menunggu revisi dari regulasi tersebut. "FTZ di BBK sudah berjalan dan hasilnya bisa dirasakan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun regulasi-regulasi yang berjalan itu masih ada batasan-batasan. Terutama untuk pembagian maupun teknis instansi vertikal di kawasan pelabuhan bebas. Hal itu diatur dalam PP nomor 2/2009 yang saat ini masih direvisi. Kita menunggu revisi PP nomor 2/2009 itu," kata H Muhammad Sani, Gubernur Kepri di sela-sela pembukaan bimtek camat se-Kepri di gedung daerah, Tanjungpinang, Rabu (27/7). Sebelumnya Sani juga menjelaskan, PP nomor 2/2009 tentang Perlakuan Kepabeanan dan Cukai serta Pengawasan atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari serta Berada di Kawasan yang Telah Ditunjuk sebagai Kawasan Perdag

RI-Singapura Latihan Bersama