KATNO.LIM -TERKINI

Kamis, 29 September 2011 00:00 TANJUNGPINANG-Huzrin Hood, Ketua Badan Penyelaras Pembangunan Provinsi Kepri (BP3KR) ikut angkat bicara terkait pemberlakuan Free Trade Zone (FTZ) Batam, Bintan dan Karimun (BBK). Bagi Huzrin, pelaksanaan FTZ hingga saat ini lebih banyak mendatangkan kerugian ketimbang untung bagi Provinsi Kepri. "FTZ merugikan Kepulauan Riau. Apa yang mau kita banggakan dengan status FTZ yang kita miliki sekarang? Jangankan investor mau masuk yang sudah ada saja banyak yang mau hengkang. Jika kondisi yang ada sekarang ini tidak segera mendapatkan regulasi yang jelas, sebenarnya Kepri bisa lebih maju tanpa status FTZ," kata Huzrin kepada wartawan di Kota Tanjungpinang, Rabu (28/9). Huzrin mengatakan banyaknya persoalan dalam pelaksanaan FTZ saat ini telah membuat citra Kepri, khususnya BBK, buruk di mata investor. Kepri semakin dirugikan lagi karena telah mengeluarkan dana yang cukup besar untuk menjalankan FTZ. "Jika untuk menyediakan fasilitas satu

Kewenangan DK FTZ Kecil dan Tak Jelas Jumat, 23 September 2011 00:00 BATAM-Walikota Batam Ahmad Dahlan mengakui pelaksanaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Free Trade Zone/FTZ) di Batam, Bintan dan Karimun (BBK) belum maksimal dalam mendongkrak masuknya investasi ke daerah ini. Menurut Dahlan, salah satu faktor penyebab belum suksesnya pelaksanaan FTZ BBK adalah terbatasnya kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah. Dahlan mengatakan, keterbatasan itu antara lain soal fungsi dan wewenang Dewan Kawasan (DK) FTZ BBK. Kata Walikota Ahmad Dahlan, DK diserahi tugas untuk memperlancar arus investasi di FTZ BBK tetapi tidak bisa berbuat maksimal karena fungsi dan wewenangnya sangat terbatas. "Peranan DK tidak optimal, sehingga peningkatan investasi di Batam tidak maksimal. Saya merasakan itu sendiri," ujar Dahlan yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DK FTZ BBK, Kamis (22/9). Tak hanya terbatas, Dahlan juga menilai kewenangan yang diberikan pemerin

Edi Purwanto, Aktifis Pro Demokrasi

Halaman Sukatno.The Sea and Coast Guard: Nara Sumber.Bpk.DR.SUWARDI,Bpk,Frof.DR.M.ZEN,Bp.YU... : para nara sumber

para nara sumber

Bersama DR>M.ZEN

Undangan 1.bpk.Mustari.Mpd 2,Sebagai Nara sumber. Bpk.DR.Suwardi..dari Tg,Pinang.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Pertamina (Persero) kembali menaikkan harga eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) non bersubsidi mulai Sabtu (1/10/2011) pukul 00.00 WIB. Ketua Umum Hiswana Migas Eri Purno Hadi melalui pesan singkat kepada KONTAN mengatakan kenaikan berkisar antara Rp 100 sampai Rp 150 per liter. Pertamax plus di DKI Jakarta naik dari Rp 9.000 per liter menjadi Rp 9.100 per liter. Sedangkan, Pertamax Plus di Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi naik dari Rp 9.100 menjadi Rp 9.200. Sedangkan Pertamax Plus di luar Jabodetabek naik dari Rp 9.200 per liter menjadi Rp 9.300 per liter. Untuk Pertamax di DKI Jakarta naik dari Rp 8.650 per liter menjadi Rp 8.800 per liter. Di Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, harga pertamax naik dari Rp 8.750 per liter menjadi Rp 8.850 per liter. Sedangkan Pertamax di luar Jabodetabek naik dari Rp 8.850 per liter menjadi Rp 8.950 per liter. Sedangkan, Pertamax Dex naik dari Rp 9.300 per liter menjadi Rp 9.450 per liter. Sebelumnya, Pertamina menaikka

Halaman Sukatno.The Sea and Coast Guard

JAKARTA--MICOM: Pemerintah menyatakan akan melakukan moratorium Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada 1 September. Dalam moratorium tersebut, pemerintah juga akan membatasi jumlah PNS dan menyeleksi PNS yang sudah ada untuk ditempatkan ditempat lain. "Nanti akan ada SKB (surat keputusan bersama), InsyaAllah minggu depan akan kita selesaikan. Ini suatu kelanjutan dari reformasi birokrasi, ini kan berguna untuk meningkatkan produktivitas dan rightsizing terhadap PNS," kata Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo ketika ditemui dikantor Direktorat Jendral Pajak (DJP) Kemenkeu, Jumat (19/8). Pihaknya berharap semua kementerian dan lembaga melakukan right sizing (penempatan) agar organisasi mempunyai kualitas dan jumlah SDM yang tepat. "Terus nanti kalau sudah right sizing kita akan lanjutkan program reformasi birokrasi," jelasnya. Moratorium PNS akan berlaku pada PNS di pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Meski begitu, moratorium yang dimaksud Agus bukanlah berbentuk mu

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 1,2 miliar penduduk dunia saat ini masih tinggal di rumah tidak layak huni. Sementara itu, kebutuhan rumah baru penduduk dunia saat ini mencapai angka 200 juta unit dengan angka prtambahan rumah sekitar 3 juta per tahun. Untuk mengatasi hal itu, para pemimpin dunia diharapkan dapat memberikan perhatian pada sektor perumahan serta produksi pembangunan rumah dengan biaya rendah (low cost housing) dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi ktif dalam mengatasi masalah perumahan dan permukiman. Sedangkan saat ini kebutuhan rumah bagi masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan menengah bawah diperkirakan sekitar 8 juta unit. Adapun kebutuhan rumah baru masyarakat setiap tahunnya berkisar 800.000 unit rumah. Kebutuhan rumah masyarakat Indonesia pun diperkirakan sekitar 4 persen dari total kebutuhan rumah penduduk dunia. “Sekitar 1,2 miliar penduduk dunia saat ini masih tinggal di rumah tidak layak huni. Sedangkan kebutuhan rumah baru penduduk dunia s

Media Indonesia - BI Pertumbuhan Ekonomi 2011 Capai 66 Persen

Bab Shalat Jama'ah

BINTAN- Meski pelaksanaan free tread zone (FTZ) di BBK sudah berjalan, namun untuk pengelolaan arus barang dan petunjuk teknis di kawasan pelabuhan masih terkendala dengan regulasi. Untuk pengelolaan pelabuhan FTZ itu, dewan kawasan (DK) FTZ masih menunggu revisi dari regulasi tersebut. "FTZ di BBK sudah berjalan dan hasilnya bisa dirasakan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun regulasi-regulasi yang berjalan itu masih ada batasan-batasan. Terutama untuk pembagian maupun teknis instansi vertikal di kawasan pelabuhan bebas. Hal itu diatur dalam PP nomor 2/2009 yang saat ini masih direvisi. Kita menunggu revisi PP nomor 2/2009 itu," kata H Muhammad Sani, Gubernur Kepri di sela-sela pembukaan bimtek camat se-Kepri di gedung daerah, Tanjungpinang, Rabu (27/7). Sebelumnya Sani juga menjelaskan, PP nomor 2/2009 tentang Perlakuan Kepabeanan dan Cukai serta Pengawasan atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari serta Berada di Kawasan yang Telah Ditunjuk sebagai Kawasan Perdag

RI-Singapura Latihan Bersama

BOJONEGORO EKSPOSE: FOTO MOBIL / JEEP OFFROAD MODIFIKASI 1

Merelis berita Metro tv. dalam acara, Pilihan berita jam, 19,05,wib,ada seorang warga di medan, 3thn yang lalu memsang alat kontrasepsi, di salah satu bedan di medan,ternyata setelah pemasangan alat kontrasepsi tersebut malah menjadi mala petaka, buat keluarga tersebut, dari hasil visum di rsu pingadi, oleh seorang doter, ada masalah di. dlam kandungan, dan harus segera di oprasi,karena usun di dlmnya telah membusuk,bukan itu saja yang lebih tragis lagi adalah sang suami, melaporkan kejadian ini justru sekarang malah di masukan penjara,dengan tuduhan mencemarkan nama baik,dan dokumen/ hasil dianoksa yang di rms. pingadi medan, diambil oleh oknum,petugas,..kalau begini saya menjdi ingat, dengan kasus saya 3htn yg lalu, hanya karena, saya banyak pertimbangan,untk tdk saya teruskan, dan saya juga, sepakat dengan salah satu anggota, DPR RI komisi III. Bpk Munir,,,dlm acar jakarta lawyer clap..edisi minggu lalu.. di INDONESIA. itu para penegak/penyelenggara HUKUm tidk bisa di kena Hukuman,

untk menguji nyali.. dan kekuatan kendaraan cuku baik. offraod kami hanya, beberapa kendaraan saja,, 7 mobil yg ikut serta

Hampir 7thn jln lintas barat belum juga selesai terutama pada jembatan. seperti gambar diatas ini adalah Jembatan no 3 dari tg,uban.. menuju ke tg pinang. satu Hal lagi yang kita harus pertanyakan kepada pemerintah Prov,Kepri dan Pemkab Bintan.QLT.and QTT, sistim pengerjaannya bagai mana,..jgn baru siap udh pada retak..dang goyang..karena jembatan ini adalah sarana penghubung ..untuk memperpendek jarak tempuh...bagai mana merut..temen2..yok....

batu di atas batu yg tdk mungkin manusia bisa mengangkat terkecuali menggunakan alat berat, semacam Kren... inilah contoh suatu kebesaran Alloh yg di tunjukan kepada manusia...apa yg tdk bisa dan apa yang tdk punya...itulah kekuasan Alloh semuanya..

menikmati suasana malam di tepi pantai bersama. temen2 kerja....

sMbil menghilangkan rasa jenuh di kantor... pergi kemping.. di tepi pantai.. di utara tg.uban...

Sejarah pembentukan Pos KPLP yang ada di Samarinda pada tahun 1976 Berdasarkan surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan laut No: DLR.87/24/4. Lapiran Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No: DLR.87/24/4. Selanjutnya Pada tanggal ,06 September 1976 menetapkan Sub Detasemen Keamanan Perairan .yang untuk Pelabuhan Samarinda diresmikan pada , 08 November 1976 oleh Kepala Daerah Pelayaran V sebagai Unit Vertikal Direktorat jenderal Perhubungan laut yang baru. Didalam pemperkenalkan diri dalam mengenban tugas, dilingkungan pelabuhan, dengan moto. SIAPA KAMI DAN APA TUGAS-TUGAS KAMI, didalam kontek kegiatan Oprasional diDaerah Pelabuhan. Didalam acuan surat keputusan Direktur Jenderal Perhubungan laut. Yaitu Bahwa dengan meningkatnya kegiatan Oprasionil maupun Pembangunan di Pelabuhan di Indonesia perlu ditunjang pengamananya secara mantap dan terarah. Bahwa KPLP sebagai apart Direktorat Jenderal Perhubunga laut sesuai Keppres No.45 Tahun 1974 merupakan unsur pela

Ibuk-ibuk Darma Wanita yang sedang mengikuti Tanding senam di GN.(BCS).

FTZ BBK Tak Jelas

PAN Berencana Tolak Rumah Dinas DPR