सोफियन wanandi
Sofjan Wanandi: FTZ Setengah Hati
Rabu, 21 Oktober 2009
BATAM (BP) - Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi menilai, pemerintah pusat masih setengah hati menerapkan free trade zone (FTZ) di Batam, Bintan, dan Karimun. Untuk itu, Apindo Kepri dan Batam mendorong pemerintah memfokuskan FTZ BBK berjalan dan menjadi contoh penerapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di daerah lain di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Sofjan saat melantik Ketua Apindo Kepri, Cahya di Hotel Planet Holiday, Selasa (20/10). Hadir di acara tersebut, Kapolda Kepri Bridjen Pudji Hartanto, Ketua Fraksi PAN di DPR-RI Asman Abnur, Bupati Karimun Nurdin Basirun, Konsul Singapura Raj Kumar, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Kota Batam Syamsul Bahrum, Wakil Ketua DPRD Kepri Soerya Respationo, mantan Ketua Apindo Kepri Abidin Hasibuan, dan para pengusaha pelbagai daerah di Kepri.
Sofjan mengatakan, sebagai ketua Apindo Pusat dia berterimakasih kepada Abidin yang sudah mimimpin Apindo Kepri selama 10 tahun. Dia mengakui, Abidin memberikan peranan penting dalam perkembangan Apindo Kepri dan Batam. Di tangan Abdin, Apindo Kepri masuk dalam jajaran 10 besar Apindo provinsi terbaik di Indonesia.
Dia juga mengatakan Abidin sengaja memilih tanggal bersejarah pelantikan pengurus baru bertepatan dengan lengsernya Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden. ”Abidin ingin lengser bersamaan dengan JK,” katanya Sofjan yang kemudian disambut tawa hadirin.
Sofjan juga menyebutkan, pelantikan Apindo Kepri bersamaan dengan pelantikan Presiden SBY-Boediono diharapkan pemerintahan kabinet mendatang bisa menjalin kerja sama dengan Apindo seperti zaman JK menjadi Wapres. Dia percaya susunan kabinet saat ini cukup baik untuk dunia usaha yang akan datang. Termasuk dengan masa depan FTZ di BBK, walaupun masih belum sempurna.
Dia juga menyorot, permasalahan tenaga kerja yang selalu diributkan di mana-mana jangan sampai terjadi kembali. Sudah tak zamannya lagi, kata Sofjan, buruh dan pengusaha ribut melulu dalam menetapkan UMK. ”Zaman pertentangan itu berlalu. Sekarang harus saling berkerjasama dengan pekerja,” katanya.
Sofjan yang sudah enam tahun menjadi ketua Apindo mengatakan, kondisi perekonomian saat ini bukan situasi yang mudah untuk perekonomian bangkit. Krisis keuangan global masih menghantui. Apalagi Batam yang mengandalkan ekspor.
Dia kuatir, apakah nanti ekspor Batam bisa meningkat di tahun mendatang dengan kondisi FTZ yang setengah hati yang diterapkan Pusat. Untuk itu, lanjutnya, menjadi tugas bersama antara Apindo Kepri dan Apindo Pusat memberikan masukan kepada pemerintah yang baru untuk mencari jalan terbaik.
”Apindo sudah mengusulkan untuk lima tahun mendatang pembangunan infrastruktur ditingkatkan. Mudah mudahan itu termasuk Batam,” ujarnya. Bagaimana investor mau investasi, ujar Sofjan, jika listrik tak ada, jalan raya masih kurang dan fasilitas lainnya. FTZ di Batam, katanya, jika sukses menjadi contoh untuk KEK yang di beberapa daerah di Indonesia. Tapi kalau Batam tidak sukses bagaimana KEK yang lain berhasil.
Dijelaskan, SBY menargetkan pertumbuhan ekonomi sekitar 7 persen, itu membutuhkan investasi ratusan triliun. Pemerintah tak sanggup menyediakan dana sebesar itu. ”Kita yang membantu pemerintah. Tetapi bagaimana kita mau membantu jika pemerintah tidak membantu pengusaha. Untuk itu, kepastian hukum di Indonesia mutlak diperlukan,” katanya.
Hal yang disorot Sofjan disahkannya UU Pajak Daerah, maka Perda yang bertentangan dengan UU tersebut jangan dibuat lagi. Restribusi yang bertentangan dengan UU tersebut, katanya, akan dibatalkan pemerintah. Pemda juga harus memahami masalah ini.
Pelihara Apindo
Sedangkan Cahya dalam kesempatan itu mengatakan pekerjaan rumah yang akan diselesaikan pengurus yang baru mengenai permasalahan hutan lindung, FTZ yang setengah hati, banyaknya rumah liar, dan pencabutan Perda yang tak mendukung dunia usaha.
”Kami akan merangkul legislatif, eksekutif, dan muspida untuk berama menciptakan iklim yg kondusif di Kepri,” ujarnya bos Arsikon Group ini. Menurutnya, sebuah daerah berkembang dan dikatakan berhasil jika minimnya pengangguran. Dan yang bisa menciptakan lapangan kerja itu pengusaha. Oleh karena itu, tolong siapapun mari, katanya, membantu Apindo dan dipelihara.
”Kalau diibaratkan ayam, jangan dimatikan. Kalau dimatikan nanti tak bisa bertelor lagi. Untuk itu diperlukan kerjasama yang baik semua instasi di Batam,” ujarnya.
Dari komposisi pengurus Apindo Kepri, Abidin Hasibuan menjadi Ketua Dewan Kehormatan. Sedangkan Sekretaris Apindo Kepri dipercayakan ke Chandra. Direktur Batam Pos Marganas Nainggolan menjadi salah satu anggota Dewan Penasehat.
Sedangkan di Apindo Batam Andi How menjadi Sekretaris mendampingi OK Simatupang menjadi Ketua Apindo Batam, yang juga dilantik tadi malam oleh Cahya.(rob)
Rabu, 21 Oktober 2009
BATAM (BP) - Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi menilai, pemerintah pusat masih setengah hati menerapkan free trade zone (FTZ) di Batam, Bintan, dan Karimun. Untuk itu, Apindo Kepri dan Batam mendorong pemerintah memfokuskan FTZ BBK berjalan dan menjadi contoh penerapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di daerah lain di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Sofjan saat melantik Ketua Apindo Kepri, Cahya di Hotel Planet Holiday, Selasa (20/10). Hadir di acara tersebut, Kapolda Kepri Bridjen Pudji Hartanto, Ketua Fraksi PAN di DPR-RI Asman Abnur, Bupati Karimun Nurdin Basirun, Konsul Singapura Raj Kumar, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Kota Batam Syamsul Bahrum, Wakil Ketua DPRD Kepri Soerya Respationo, mantan Ketua Apindo Kepri Abidin Hasibuan, dan para pengusaha pelbagai daerah di Kepri.
Sofjan mengatakan, sebagai ketua Apindo Pusat dia berterimakasih kepada Abidin yang sudah mimimpin Apindo Kepri selama 10 tahun. Dia mengakui, Abidin memberikan peranan penting dalam perkembangan Apindo Kepri dan Batam. Di tangan Abdin, Apindo Kepri masuk dalam jajaran 10 besar Apindo provinsi terbaik di Indonesia.
Dia juga mengatakan Abidin sengaja memilih tanggal bersejarah pelantikan pengurus baru bertepatan dengan lengsernya Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden. ”Abidin ingin lengser bersamaan dengan JK,” katanya Sofjan yang kemudian disambut tawa hadirin.
Sofjan juga menyebutkan, pelantikan Apindo Kepri bersamaan dengan pelantikan Presiden SBY-Boediono diharapkan pemerintahan kabinet mendatang bisa menjalin kerja sama dengan Apindo seperti zaman JK menjadi Wapres. Dia percaya susunan kabinet saat ini cukup baik untuk dunia usaha yang akan datang. Termasuk dengan masa depan FTZ di BBK, walaupun masih belum sempurna.
Dia juga menyorot, permasalahan tenaga kerja yang selalu diributkan di mana-mana jangan sampai terjadi kembali. Sudah tak zamannya lagi, kata Sofjan, buruh dan pengusaha ribut melulu dalam menetapkan UMK. ”Zaman pertentangan itu berlalu. Sekarang harus saling berkerjasama dengan pekerja,” katanya.
Sofjan yang sudah enam tahun menjadi ketua Apindo mengatakan, kondisi perekonomian saat ini bukan situasi yang mudah untuk perekonomian bangkit. Krisis keuangan global masih menghantui. Apalagi Batam yang mengandalkan ekspor.
Dia kuatir, apakah nanti ekspor Batam bisa meningkat di tahun mendatang dengan kondisi FTZ yang setengah hati yang diterapkan Pusat. Untuk itu, lanjutnya, menjadi tugas bersama antara Apindo Kepri dan Apindo Pusat memberikan masukan kepada pemerintah yang baru untuk mencari jalan terbaik.
”Apindo sudah mengusulkan untuk lima tahun mendatang pembangunan infrastruktur ditingkatkan. Mudah mudahan itu termasuk Batam,” ujarnya. Bagaimana investor mau investasi, ujar Sofjan, jika listrik tak ada, jalan raya masih kurang dan fasilitas lainnya. FTZ di Batam, katanya, jika sukses menjadi contoh untuk KEK yang di beberapa daerah di Indonesia. Tapi kalau Batam tidak sukses bagaimana KEK yang lain berhasil.
Dijelaskan, SBY menargetkan pertumbuhan ekonomi sekitar 7 persen, itu membutuhkan investasi ratusan triliun. Pemerintah tak sanggup menyediakan dana sebesar itu. ”Kita yang membantu pemerintah. Tetapi bagaimana kita mau membantu jika pemerintah tidak membantu pengusaha. Untuk itu, kepastian hukum di Indonesia mutlak diperlukan,” katanya.
Hal yang disorot Sofjan disahkannya UU Pajak Daerah, maka Perda yang bertentangan dengan UU tersebut jangan dibuat lagi. Restribusi yang bertentangan dengan UU tersebut, katanya, akan dibatalkan pemerintah. Pemda juga harus memahami masalah ini.
Pelihara Apindo
Sedangkan Cahya dalam kesempatan itu mengatakan pekerjaan rumah yang akan diselesaikan pengurus yang baru mengenai permasalahan hutan lindung, FTZ yang setengah hati, banyaknya rumah liar, dan pencabutan Perda yang tak mendukung dunia usaha.
”Kami akan merangkul legislatif, eksekutif, dan muspida untuk berama menciptakan iklim yg kondusif di Kepri,” ujarnya bos Arsikon Group ini. Menurutnya, sebuah daerah berkembang dan dikatakan berhasil jika minimnya pengangguran. Dan yang bisa menciptakan lapangan kerja itu pengusaha. Oleh karena itu, tolong siapapun mari, katanya, membantu Apindo dan dipelihara.
”Kalau diibaratkan ayam, jangan dimatikan. Kalau dimatikan nanti tak bisa bertelor lagi. Untuk itu diperlukan kerjasama yang baik semua instasi di Batam,” ujarnya.
Dari komposisi pengurus Apindo Kepri, Abidin Hasibuan menjadi Ketua Dewan Kehormatan. Sedangkan Sekretaris Apindo Kepri dipercayakan ke Chandra. Direktur Batam Pos Marganas Nainggolan menjadi salah satu anggota Dewan Penasehat.
Sedangkan di Apindo Batam Andi How menjadi Sekretaris mendampingi OK Simatupang menjadi Ketua Apindo Batam, yang juga dilantik tadi malam oleh Cahya.(rob)
Komentar