Kesal
’Kenapa Pusat Persulit FTZ?’’
Rabu, 16 September 2009
Ismeth Abdullah Kesal, FTZ Tak Seindah Dibayangkan
Ketua Dewan Kawasan (DK) Daerah Perdagangan dan Pelabuhan Bebas (Free Trade Zone/FTZ), Ismeth Abdullah mengaku kesal terhadap keputusan pusat yang terkesan kurang serius mendukung penerapan FTZ di Pulau Batam, Bintan, dan Karimun (BBK).
Jika pusat serius, menurutnya, FTZ telah berjalan sempurna. ”Sekarang, kita bisa lihat sendiri. Banyak kalangan menilai penerapan FTZ tak seindah yang dibayangkan. Yang salah itu bukan FTZ-nya, tapi sumber daya manusia (SDM) yang melaksanakannya,’’ papar Ismeth, kemarin (15/9).
Gubernur Kepri ini melanjutkan, saat ini masyarakat hidup dalam suasana ketidaksempurnaan. Banyak rencana kebijakan yang diambil sering terbentur lambannya SDM berbuat. Contohnya, kebijakan impor mobil di kawasan FTZ, harus ada syarat yang harus diberikan pada importir. ”Sekarang, telah ada investornya. Tapi, mana petunjuk-petunjuk impor yang dikeluarkan oleh pusat. Hingga kini, kita menunggu dan menunggu saja,’’ tegas Ismeth.
Kendati demikian, daerah tak bisa sepenuhnya menyalahkan pusat. Sistem yang selama ini kurang benar, akan diperbaiki. Jika kebijakan importir lambat dikeluarkan pusat, daerah harus cepat. Jika jajaran kementerian yang lamban, daerah harus pro-aktif memberi masukan.
”Dalam waktu dekat, DK FTZ akan mengadu ke Presiden SBY di Jakarta. Kita akan bertanya, mengapa kebijakan FTZ yang dikeluarkan pusat terkesan lamban,’’ ujar Ismeth.
Masih mengkritik kebijakan pusat, sambungnya pemberian izin ke daerah merupakan suatu hal yang cukup alot dilakukan. Terkadang pusat masih terkesan enggan memberikan izin kepada daerah, tanpa alasan yang jelas.
”Inilah pemerintah kita. Terkadang, yang seharusnya mudah tapi dipersulit. Makanya, kalau suruh teman-teman wartawan di Jakarta untuk menanyakan kepada Pemerintah Pusat di sana, kenapa suka bikin peraturan yang sulit-sulit,’’ terang Ismeth dengan mimik wajah kesal.
Ke depan, beberapa peraturan FTZ dapat disempurnakan. ”FTZ ini kan baru berjalan. Belum ada setahun. China saja butuh 1,5 tahun sampai semuanya lancar. Kita, sudah mengarah ke sana sekarang,” katanya. ***
Rabu, 16 September 2009
Ismeth Abdullah Kesal, FTZ Tak Seindah Dibayangkan
Ketua Dewan Kawasan (DK) Daerah Perdagangan dan Pelabuhan Bebas (Free Trade Zone/FTZ), Ismeth Abdullah mengaku kesal terhadap keputusan pusat yang terkesan kurang serius mendukung penerapan FTZ di Pulau Batam, Bintan, dan Karimun (BBK).
Jika pusat serius, menurutnya, FTZ telah berjalan sempurna. ”Sekarang, kita bisa lihat sendiri. Banyak kalangan menilai penerapan FTZ tak seindah yang dibayangkan. Yang salah itu bukan FTZ-nya, tapi sumber daya manusia (SDM) yang melaksanakannya,’’ papar Ismeth, kemarin (15/9).
Gubernur Kepri ini melanjutkan, saat ini masyarakat hidup dalam suasana ketidaksempurnaan. Banyak rencana kebijakan yang diambil sering terbentur lambannya SDM berbuat. Contohnya, kebijakan impor mobil di kawasan FTZ, harus ada syarat yang harus diberikan pada importir. ”Sekarang, telah ada investornya. Tapi, mana petunjuk-petunjuk impor yang dikeluarkan oleh pusat. Hingga kini, kita menunggu dan menunggu saja,’’ tegas Ismeth.
Kendati demikian, daerah tak bisa sepenuhnya menyalahkan pusat. Sistem yang selama ini kurang benar, akan diperbaiki. Jika kebijakan importir lambat dikeluarkan pusat, daerah harus cepat. Jika jajaran kementerian yang lamban, daerah harus pro-aktif memberi masukan.
”Dalam waktu dekat, DK FTZ akan mengadu ke Presiden SBY di Jakarta. Kita akan bertanya, mengapa kebijakan FTZ yang dikeluarkan pusat terkesan lamban,’’ ujar Ismeth.
Masih mengkritik kebijakan pusat, sambungnya pemberian izin ke daerah merupakan suatu hal yang cukup alot dilakukan. Terkadang pusat masih terkesan enggan memberikan izin kepada daerah, tanpa alasan yang jelas.
”Inilah pemerintah kita. Terkadang, yang seharusnya mudah tapi dipersulit. Makanya, kalau suruh teman-teman wartawan di Jakarta untuk menanyakan kepada Pemerintah Pusat di sana, kenapa suka bikin peraturan yang sulit-sulit,’’ terang Ismeth dengan mimik wajah kesal.
Ke depan, beberapa peraturan FTZ dapat disempurnakan. ”FTZ ini kan baru berjalan. Belum ada setahun. China saja butuh 1,5 tahun sampai semuanya lancar. Kita, sudah mengarah ke sana sekarang,” katanya. ***
Komentar