KATNO.LIM -TERKINI

Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu menjaga engkau dan engkau menjaga harta. Ilmu itu penghukum (hakim) dan harta terhukum. Harta itu kurang apabila dibelanjakan tapi ilmu bertambah bila dibelanjakan. -Khalifah Ali bin Abi Talib-

Presiden terbitkan PP FTZ Batam yang baru Oleh Suyono Saputro on Feb 21st, 2011 BATAM (BisnisKepri.com): Pemerintah akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2011 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam menggantikan PP No. 46 tahun 2007. Dari dokumen yang diterima Bisnis menyebutkan PP baru tersebut menambahkan beberapa pasal substansial terutama soal bertambahnya luasan wilayah pengembangan FTZ, status pegawai, aset, dan pengelolaan keuangan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Batam. Fathullah, Direktur Lalu Lintas Barang Badan Pengusahaan Kawasan Batam, mengatakan pasal – pasal yang ditambahkan dalam PP baru tersebut sudah sesuai dengan usulan yang disampaikan oleh instansi tersebut. “Sudah memenuhi harapan, terutama yang penting adalah keluasan wilayah FTZ bertambah satu yaitu Pulau Janda Berias, masalah kepegawaian, aset dan pengelolaan keuangan,” ujarnya kepada Bisnis kemarin. Untuk kepegawaian, lanjut dia, seluruh pegawai Otorita Batam aka

BATAM : Walikota Batam Ahmad Dahlan menyesalkan kurangnya perhatian dari kementerian terkait dalam mempercepat implementasi status free trade zone di kawasan Batam. “Ini terbukti banyak peraturan yang diterbitkan oleh kementerian terkait tidak sinkron dan bertentangan dengan semangat FTZ itu sendiri. Akibatnya, kondisi ini meresahkan pengusaha dan masyarakat,” ujarnya kepada Bisnis kemarin. Dia mencontohkan Peraturan Menteri Pertanian nomor 89 tahun 2011 yang mengatur tentang pelabuhan impor produk sayur dan buah. Dalam peraturan tersebut, tidak menyebutkan pelabuhan Batam padahal selama ini pasokan buah dan sayur masih mengandalkan dari luar negeri. Walikota sudah menanyakan masalah ini kepada Menteri Pertanian dan ternyata menteri bersangkutan tidak mengetahui bahwa Batam sudah berstatus FTZ sehingga mendapakan keistimewaan untuk mengimpor langsung. “Saya sangat menyesalkan kebijakan kementerian tidak memperhatikan status sebuah wilayah,” paparnya. Begitu juga dengan Peraturan P

Kamis, 29 September 2011 00:00 TANJUNGPINANG-Huzrin Hood, Ketua Badan Penyelaras Pembangunan Provinsi Kepri (BP3KR) ikut angkat bicara terkait pemberlakuan Free Trade Zone (FTZ) Batam, Bintan dan Karimun (BBK). Bagi Huzrin, pelaksanaan FTZ hingga saat ini lebih banyak mendatangkan kerugian ketimbang untung bagi Provinsi Kepri. "FTZ merugikan Kepulauan Riau. Apa yang mau kita banggakan dengan status FTZ yang kita miliki sekarang? Jangankan investor mau masuk yang sudah ada saja banyak yang mau hengkang. Jika kondisi yang ada sekarang ini tidak segera mendapatkan regulasi yang jelas, sebenarnya Kepri bisa lebih maju tanpa status FTZ," kata Huzrin kepada wartawan di Kota Tanjungpinang, Rabu (28/9). Huzrin mengatakan banyaknya persoalan dalam pelaksanaan FTZ saat ini telah membuat citra Kepri, khususnya BBK, buruk di mata investor. Kepri semakin dirugikan lagi karena telah mengeluarkan dana yang cukup besar untuk menjalankan FTZ. "Jika untuk menyediakan fasilitas satu

Kewenangan DK FTZ Kecil dan Tak Jelas Jumat, 23 September 2011 00:00 BATAM-Walikota Batam Ahmad Dahlan mengakui pelaksanaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Free Trade Zone/FTZ) di Batam, Bintan dan Karimun (BBK) belum maksimal dalam mendongkrak masuknya investasi ke daerah ini. Menurut Dahlan, salah satu faktor penyebab belum suksesnya pelaksanaan FTZ BBK adalah terbatasnya kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah. Dahlan mengatakan, keterbatasan itu antara lain soal fungsi dan wewenang Dewan Kawasan (DK) FTZ BBK. Kata Walikota Ahmad Dahlan, DK diserahi tugas untuk memperlancar arus investasi di FTZ BBK tetapi tidak bisa berbuat maksimal karena fungsi dan wewenangnya sangat terbatas. "Peranan DK tidak optimal, sehingga peningkatan investasi di Batam tidak maksimal. Saya merasakan itu sendiri," ujar Dahlan yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DK FTZ BBK, Kamis (22/9). Tak hanya terbatas, Dahlan juga menilai kewenangan yang diberikan pemerin

Edi Purwanto, Aktifis Pro Demokrasi